“Ini berbahaya bagi GPIB yang ada di Kaltara, bisa saja kita diusir dari Kaltara karena telah membuat kegaduhan.
KALTARA, Arcus.id – Pengacara senior Sheila Salomo meminta personel Majelis Sinode GPIB menjaga kehormatan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dengan menahan perkataan yang bisa membuat situasi semakin tidak kondusif.
”Ada personel MS yang terlalu gampang melontarkan kata-kata tuduhan kepada sesama pendeta. MS seharusnya bisa menjaga kerahasiaan pelayanan. Saya akan menyurat ke Majelis Sinode,” tutur Pendeta Yvonne Taroreh-Loupatty mengutip apa yang disampaikan Sheila Salomo, sebagai Pengacara Pendeta E.
Ketua III MS, Pendeta Sarah Hengkesa yang dihubungi Arcus.id soal pernyataan-pernyataannya diluaran yang cukup menggangu giat layan ditataran jemaat dan penyidikan polisi tidak menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepadanya.
Lanjut kata Sheila, fungsi pastor pastorum dan Badan Pertimbangan Majelis Sinode (BPMS) yang diketuai Pendeta J. D. Sihite harus difungsikan dalam penanganan kasus dan mencabut Surat Penonaktifan Pendeta E dan mengembalikan di posisi semula sebagai Sekreatris Umum.
Belum lama berselang, Semuel Uruilal yang juga Kuasa Hukum Pendeta E mengatakan, pihaknya akan tetap fokus pada penyelesaian kasus tersebut dari Kaltara ke Bareskrim Polri di Jakarta yang mana saat Penyidikan di Kaltara tidak-ada-unsur-pidana yang ditemukan.
”Semoga dalam minggu-minggu ini Bareskrim Polri di Jakarta bisa menggelar kasus ini di Jakarta dengan menghadirkan pelapor dan terlapor,” kata Semuel.
Pengacara Pendeta E, Andika Montong Layuk mengatakan, kehadiran utusan Majelis Sinode untuk misi damai tidak memberikan dampak signifikan. ”Saat berjumpa, saya sempat diusir utusan GPIB tersebut. Saya terus mewanti-wanti pergerakan mereka sejak dari Tarakan hingga Bulungan dan rencana mereka untuk bertemu dengan Kapolda Kaltara pun gagal,” tutur Andika.
Mengenai laporan Pendeta N ke polisi yang telah membuat gaduh Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala yang juga Ketua Adat Dayak meminta gereja menjaga kondusifitas keberagaman yang selama ini sudah terjalin baik di Kaltara.
Wagub Ingkong tegas berharap, perseteruan yang melibatkan oknum pendeta di Kaltara agar menjaga kerukunan dan kedamaian umat. ”Kami sebagai bagian dari warga masyarakat Kaltara yang cinta damai, sangat prihatin atas persoalan yang terjadi dan memahami bahwa persoalan tersebut telah menimbulkan kegelisahan di tengah umat,” kata Wagub Kaltara Ingkong Ala.
”Mengingat tidak seorang pun mengetahui secara pasti kebenaran kejadian yang sesungguhnya di dalam kamar tertutup tersebut, kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tandasnya.
Lagi kata Ingkong, ”Kami berharap persoalan ini tidak ditarik dan digiring ke ranah SARA yang dapat mengancam kerukunan, kedamaian, dan ketentraman warga Kaltara yang selama ini telah terjaga dengan baik.”
Wagub Ingkong berharap persoalan yang terjadi bisa diselesaikan sinode yang menaungi oknum-oknum tersebut untuk mengambil alih, melakukan klarifikasi internal, pembinaan, dan memediasi perdamaian antara kedua pendeta yang berseteru secara kekeluargaan, bermartabat, dan sesuai mekanisme organisasi.
”Kami mengimbau kepada seluruh jemaat, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial untuk menahan diri, tidak melakukan penghakiman di ruang publik, dan bersama-sama menjaga suasana kondusif di Bumi Benuanta,” tandas Ingkong.
Sosok pendeta muda GPIB di Kaltara menyayangkan kerja lamban Majelis Sinode GPIB dalam menyelasaikan persoalan internal. Ini gambaran ketidakbecusan pemimpin dalam menyelesaikan persoalan yang bisa diselesaikan kedalam tapi digiring keranah hukum yang kini membuat gaduh di daerah orang.
”Ini berbahaya bagi GPIB yang ada di Kaltara, bisa saja kita diusir dari Kaltara karena telah membuat kegaduhan,” tutur Pendeta Muda tersebut.
Ia juga melihat, momen kegaduhan tersebut bisa dipakai gereja-gereja lain yang ada di Kaltara untuk semakin memojokkan GPIB karena rivalitas pelayanan.
”Kegaduhan di Kaltara bisa saja merembet ke Kalbar, Kaltim dan Kalsel kalau Majelis Sinode masih gamang tak jelas. Jangan-jangan MS memang punya agenda agar gereja ini bubar,” ungkapnya seraya menyebutkan prediksi akan ada 2 pendeta di MS yang bakal lepas toga kalau saja MS gagal menyelesaikan persoalan yang ada tanpa menyebut siapa saja pendeta-pendeta itu.
Ia meminta agar FMS dalam menjalankan fungsinya bekerja maksimal sebagaimana Kristus yang adalah Kepala Gereja. “Pemimpin harus mau meneladani Yesus, kalau tidak bisa jangan menjadi pemimpin. Bayangkan saja apa jadinya kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak meneladani Yesus. Masih ada 4 tahun lagi, lho, kita dipimpin.”
Menanggapi permasalahan penonatifan Pendeta E, menurut Pendeta Yvonne Taroreh – Loupaty, MS telah bertindak tidak adil kepada pegawainya.
“Kami melihat ketidakadilan MS yang dinonaktifkan hanya Pendeta E, tidak kepada Pendeta N termasuk gaji yang dipangkas hanya diberlakukan ke Pendeta E tidak kepada Pendeta N,” kata Pendeta Yvonne.
Padahal, kata dia, mengutip Peraturan Disnaker selama pegawai tersebut belum dikenakan status hukum tetap sebagai tersangka seharusnya tetap menerima semua fasilitas yang memang harus diterima. Status Pendeta E sampai saat ini hanya sebagai saksi sama seperti yang dilakukan sama kepada ke-10 Fungsionaris MS ketika dipanggail berurusan dengan polisi sebagai saksi.
Pengacara Andika Montong Layuk mengatakan, pemerintah Kaltara sangat tegas menyikapi persoalan Kaltara. Pendeta N yang melaporkan kasusnya di Kaltara akan diusir jika saja tidak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan.
“Pendeta N bakal diusir dari Kaltara kalau tidak punya niat baik melakukan perdamaian,” tandas Andika menyebutkan MS tidak punya niat baik untuk melakukan perdamaian yang selalu berlindung dibalik Pendeta N.
Misi Damai Tanpa FMS
Majelis Sinode GPIB mengirimkan utusan sebanyak 3 orang untuk melakukan misi perdamaian ke Bulungan Kaltara untuk menyelesaikan laporan polisi yang dilayangkan Pendeta N ke Polres Bulungan Kaltara soal dugaan pelecehan Pendeta E.
Sumber meneyebutkan, ketiga orang tersebut yang menjadi utusan Majelis Sinode adalah Alex Mandalika, Prastopo dan Joelbener. Ke-3 personel utusan MS ini berada di Tarakan dan Bulungan pada Kamis 15 – 17 Oktober 2026.
Kalangan pendeta-pendeta GPIB menyayangkan misi damai tersebut tidak menyertakan unsur Fungsionaris Majelis Sinode (FMS) dan sampai hari ini tidak ada laporan resmi yang diterbitkan MS menyangkut misi damai tersebut.
Alex Mandalika dan Prastopo yang dihubungi Arcus.id via WhatsApp hingga berita ini tayang tidak memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Adapun pertanyaan yang dimaksud antara lain dalam rangka apa ke Bulungan, dan sejauhma progres kasus yang tengah ditangani Polisi.
”Aduh, sayang sekali misi damai itu tidak menyertakan FMS dan kalau misi sia-sia tentu hanya membuang-buang biaya pesawat Pp, hotel dan uang saku. Janganlah menghambur-hamburkan uang persembahan jemaat yang didalamnya ada persembahan janda miskin,” kata Pendeta Muda tadi. /ans
Comment